Pemerintah Kota Banda Aceh akan menerapkan sistem transaksi nontunai di tempat umum/pelayanan publik seperti pelabuhan, terminal, dan tempat parkir. Pelabuhan Penyeberangan Banda Aceh-Sabang di Ulee Lheue dipilih sebagai pilot project.

“Transaksi nontunai yang akan diberlakuan di Pelabuhan Ulee Lheue mencakup layanan tiket, kuliner di kantin, dan perparkiran,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Peryataan itu disampaikannya dalam rapat pembahasan Kesiapan Elektronifikasi Transaksi Nontunai Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Aceh.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis beserta para pimpinan perbankan yang beroperasi di Banda Aceh, Sekda Banda Aceh Bahagia, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Pemko Banda Aceh sangat komit untuk menyukseskan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan Perwal-nya juga sudah ada. Jadi kami siap menerapkan sistem transaksi non tunai di Banda Aceh,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan dinas terkait agar program ini bisa diimplementasikan dalam tahun ini.

“Soal anggaran akan kita pastikan harus ada, karena ini juga menyangkut dengan penetapan Banda Aceh sebagai salah satu kota dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia,” paparnya.

Target sebelum akhir tahun ini, kata dia, program ini dengan segala kemudahannya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. “Transaksi nontunai tentunya lebih aman, mudah, dan efisien. Penerimaan PAD pun dapat dioptimalkan,” ujar wali kota.

Selain Pelabuhan Ulee Lheue, jelas dia, pihaknya akan menerapkan sistem transaksi nontunai di sejumlah tempat publik lainnya. Dua di antaranya yakni lahan parkir di Jalan P. Nyak Makam dan Terminal L-300 Lueng Bata.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia, Zainal Arfin Lubis berharap program tersebut bisa direalisasikan dalam tahun ini. “Saya mengharapkan elektronifikasi dapat berkembang ke segala jenis transaksi pelayanan publik,” jelasnya.

“Bukan hanya di Pelabuhan Ulee Lheue dan fasilitas umum milik pemerintah, tapi ke depannya dapat melibatkan pihak swasta seperti Suzuya Mall dan tempat-tempat publik lainnya,” ujar Kepala BI Aceh ini.

Zainal mengharapkan pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi elektronifikasi. “BI dapat membantu pendanaan melalui komunitas maupun dalam hal sosialiasi,” katanya.

“Penerapan sistem transaksi nontunai menjadi langkah maju Banda Aceh menuju smart city,” terangnya.

Tinggalkan Balasan