Otoritas Jasa Keuangan. (moneter.co.id)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan 231 jasa keuangan berbasis teknologi yang menawarkan pinjaman nontunai ilegal atau Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang tidak memiliki izin OJK.

Penghentian usaha dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Tobing, meminta masyarakat untuk tidak meminjam uang secara nontunai melalui layanan Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak terdaftar atau tidak mengantongi izin OJK, agar tidak menjadi korban.

Tongam mengatakan saat ini banyak entitas jasa pinjaman digital yang melakukan kegiatan melalui aplikasi berbasis Android maupun iOS bahkan ada juga yang menjajakan layanannya lewat media sosial tanpa terlebih dahulu mengantongi izin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hal ini tentunya berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, dengan langkah-langkah: 

  1. Mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat;
  2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  3. Memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal;
    1. Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.
    2. Meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.
  4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum;
  5. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal;
  6.  Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal.

Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkelanjutan, Satgas Waspada Investasi memberikan tips kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada Fintech Peer-To-Peer Lending yaitu:

  • Pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK;
  • Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan;
  • Pinjam untuk kepentingan yang produktif; dan
  • Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Informasi mengenai daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id.

Jika masyarakat ingin memanfaatkan layanan fintech peer to peer lending sebaiknya bertanya atau berkonsultasi kepada OJK melalui Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

99 Pinjaman Nontunai Legal

Saat ini, sampai Februari sudah ada 99 perusahaan fintech peer to peelending yang terdaftar dan berizin OJK. Khusus untuk perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK, berbagai ketentuan sudah dikeluarkan OJK dan AFPI untuk melindungi konsumen peminjam dan pemberi pinjaman.

Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk  mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

Setiap fintech lending yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Kemudian, setiap bentuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerja sama dapat dilanjutkan atau tidak.

Bagi masyarakat yang sudah atau merasa dirugikan oleh kegiatan perusahaan Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak terdaftar atau berizin OJKSatgas menyarankan untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian untuk segera ditindaklanjuti.

Tinggalkan Balasan