Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendapati sedikitnya terdapat 14 pelanggaran hukum yang dilakukan 25 penyelenggara financial technology (fintech) lending atau penyedia jasa peminjaman dalam jaringan (daring).

LBH Jakarta menyebut 25 dari 89 penyelenggara yang dilaporkan masyarakat merupakan penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengacara LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait menyebut, kejadian itu menunjukkan bahwa terdaftarnya penyelenggara aplikasi pinjaman daring di OJK, tidak menjamin minimnya pelanggaran.

Jeanny mengatakan, sebagian besar pelanggaran tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman. Hal ini terbukti dengan mudahnya penyelenggara aplikasi pinjaman daring mendapatkan foto KTP dan foto diri peminjam.

“Alih-alih verifikasi data peminjam, foto KTP dan foto diri peminjam kemudian disimpan, disebarkan bahkan disalahgunakan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online,” kataJeanny dalam siaran pers yang diterima nontunai.com ,Senin (10/12).

Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat bahwa penyelanggara aplikasi pinjaman daring mengakses hampir seluruh data pada gawai peminjam. Hal ini menjadi akar masalah penyebaran data pribadi dan data pada gawai peminjam, tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak atas privasi.

Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut di antaranya :

  1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
  2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
  3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
  4. Penyebaran data pribadi.
  5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
  6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
  7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman daring yang tidak jelas.
  8. Biaya admin yang tidak jelas.
  9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
  10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
  11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore / Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
  12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
  13. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman daring untuk mengajukanpinjaman di aplikasi lain.
  14. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Pada 25 November 2018 Pos Pengaduan Korban Pinjaman Daring LBH Jakarta yang dibuka sejak awal November 2018 resmi ditutup. Hingga pospengaduan ditutup, LBH Jakarta telah menerima 1.330 pengaduan korban pinjaman daring dari 25 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48.48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman daring, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi. Banyaknya aplikasi yang digunakan pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya.

“Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman online terjerat ‘lingkaran setan’ penggunaan aplikasi pinjaman online,” kata Jeanny.

Selain itu, pada pengaduan yang disampaikan oleh korban aplikasi pinjaman online, LBH Jakarta juga masih menemukan berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk pengancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual.

“Ironisnya, sebagian besar peminjam hanya memiliki pinjaman pokok senilai dibawah Rp.2.000.000. Tindak pidana yang mereka alami menjadi “harga” yang sangat mahal yang harus mereka ‘bayar’,” kata Jeanny.

Tinggalkan Balasan