Warga Jakarta, khususnya yang tergolong prasejahtera, kini tidak lagi kesulitan dalam pembiayaan pendidikan. Hal itu karena selama dua tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI telah meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

program KJP Plus adalah program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Pemberian KJP Plus kepada pelajar dari keluarga tidak mampu melalui proses verifikasi dan kunjungan ke rumah calon penerima bantuan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah penyempurnaan pada bantuan pendidikan KJP Plus. Dana operasional KJP Plus bukan hanya dapat diperoleh bagi mereka yang masih aktif menjadi siswa, melainkan juga anak-anak putus sekolah yang akan mengambil keterampilan atau paket A, B, dan C. 

Selain itu, usia penerima KJP Plus yang sebelumnya diperuntukkan bagi usia 7-18 tahun, kini menjadi 6-21 tahun, dapat digunakan juga untuk membeli kebutuhan sekolah, gratis menaiki Transjakarta, gratis untuk masuk area rekreasi dan edukasi (Ancol dan museum), hingga dapat digunakan untuk membeli pangan murah.

Jika sebelumnya KJP tidak bisa ditarik tunai, KJP Plus saat ini sudah bisa ditarik tunai. Tarik tunai ini hanya bisa dipergunakan untuk kursus-kursus di luar sekolah, sarapan pagi bagi siswa-siswi ataupun untuk transportasi ke sekolah.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan KJP Plus kepada anak pengemudi Jak Lingko dan penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Bank DKI pun turut mendistribusikan KJP Plus ke delapan Pulau di Kepulauan Seribu pada Maret 2019.

Tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp3,975 triliun untuk KJP Plus. Pada tahap 1 tahun 2019, penerima KJP Plus sebanyak 860.397 siswa yang terdiri atas 828.785 penerima lama dan 31.612 peserta baru. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan jumlah penerima KJP Plus tahap 1 pada tahun 2018, yakni 805.015 siswa.

Dana bantuan yang diberikan pun lebih besar, SD yang semula Rp210.000 menjadi Rp250.000 per bulan. SMP yang semula Rp260.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Sementara itu, untuk tingkat SMA yang semula hanya Rp375.000, kini menjadi Rp420.000 rupiah per bulan.

dana nontunai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi perlengkapan sekolah, seperti buku dan alat tulis, seragam dan sepatu sekolah, tas sekolah, kacamata sebagai alat bantu penglihatan, serta alat bantu pendengaran.

Untuk syarat pengajuan KPJ, yaitu memiliki KTP DKI Jakarta, berpenghasilan maksimal setara dengan UMP+10% UMP, dan tidak dibatasi masa kerja. Mekanisme pengajuan KPJ, yaitu pemohon mengumpulkan fotokopi KTP, KK, NPWP, slip gaji, dan surat keterangan dari perusahaan. 

Tinggalkan Balasan