Setiap hari, ada begitu banyak pengaduan masyarakat pengguna jasa bank yang masuk ke Bank Indonesia. Yang dikeluhkan begitu beragam mulai dari produk perbankan hingga pelayanan.

Salah satu pengaduan yang menonjol dan ramai diberitakan media massa adalah soal kartu kredit. Intinya mereka merasa seperti tak berdaya menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dari kartu kredit.

Seharusnya, persoalan yang dihadapi pemegang kartu bukanlah sesuatu yang tak bisa diselesaikan, apabila pemegang kartu benar-benar memahami berdasarkan informasi yang lengkap mengenai kepemilikan kartu.

Seringkali permasalahan itu timbul karena pemegang kartu tidak memiliki pemahaman dan informasi yang lengkap mengenai hak dan kewajibannya. Di sisi lain, penerbit sering dianggap tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pemegang kartu secara lengkap dan transparan.

Sejatinya, kartu kredit dirancang sebagai alat pembayaran, bukan alat utang. Atau dalam istilah Bank Indonesia sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)–selain kartu debit dan kartu ATM.

Sebagai alat pembayaran, kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelanjaan yang pembayarannya dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit kartu. Masalah kerap muncul saat pemegang kartu menunda pembayaran kewajiban dan memperlakukannya sebagai utang.

Implikasinya, mencuat pula masalah-masalah seperti pembebanan bunga yang dirasa terlalu tinggi dan praktik penagihan yang tak etis. Untuk merespons permasalahan tersebut , BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang APMK yang adalah perubahan atas peraturan sejenis sebelumnya.

Pada intinya, beleid itu dimaksudkan sebagai upaya memperkuat sisi perlindungan konsumen, dan juga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko penerbit kartu kredit.

Terkait upaya perlindungan konsumen, BI lewat PBI 14/2012 mematok batasan maksimum suku bunga kartu kredit agar tidak mencekik konsumen. Di samping itu, proses penagihan baik yang dilakukan sendiri oleh penerbit kartu kredit maupun perusahaan jasa penagih (alih daya) harus merujuk pada koridor etika yang tidak boleh merugikan konsumen.

Harapannya dengan regulasi tersebut, rasa tak nyaman konsumen bisa tereduksi. Sedangkan upaya peningkatan kualitas manajemen risiko kartu kredit terlihat pada butir-butir:

  • batasan usia kepemilikan kartu kredit,
  • pendapatan minimal pemegang kartu,
  • plafon kredit, dan
  • jumlah kartu yang boleh dimiliki.

Pengaturan ini dimaksudkan agar pemegang kartu adalah orang yang dapat menggunakan kartu secara bijak dan aman. Dengan aturan ini diharapkan pula penerbit kartu lebih bersikap prudent dan transparan yang muaranya memangkas risiko sebagai akibat hubungan asimetris antara penerbit dan pemegang kartu.

Dengan figur pemegang kartu yang bijak dan penerbit kartu kredit yang prudent dan transparan, diharapkan industri kartu kredit akan lebih sehat. Ini akan mendorong fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran nontunai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sekaligus mendukung strategi BI mewujudkan less cash society.

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran akan mempercepat perputaran uang (velocity of money) yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Industri kartu kredit yang sehat diharapkan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah ketika fungsi kartu kredit digunakan sebagai alat utang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya goncangan ekonomi yang diakibatkan meningkatnya kredit bermasalah kartu kredit.

Meski porsi kredit bersumber kartu kredit relatif kecil dibandingkan total kredit perbankan, pengalaman negara lain menunjukkan bahwa goncangan ekonomi dapat ditimbulkan pengelolaan industri kartu kredit yang tidak prudent.

Potensi risiko kredit bermasalah kartu kredit di Indonesia lumayan besar terlihat dari tingkat NPL akhir 2011 sebesar 4,26%, sedikit di bawah NPL yang ditolerir berdasarkan ketentuan. Oleh karena itu, pengetatan peraturan kartu kredit melalui PBI APMK selain bertujuan menggiring industri kartu kredit agar lebih sehat dan prudent dalam rangka perlindungan nasabah (aspek mikro), juga berimplikasi terhadap upaya mencegah terjadinya bubble akibat pemanfaatan kartu kredit sebagai alat utang yang berlebihan.

Risiko bubble kartu kredit berpotensi meningkatkan kredit macet yang mengganggu kestabilan sistem keuangan dan perekonomian (aspek makro). Dengan demikian pengaturan kartu kredit melalui PBI APMK bukan hanya bikin pemegang kartu nyaman dan industri kartu kredit sehat, tapi juga bikin sistem keuangan dan perekonomian aman.

Tinggalkan Balasan