Presiden Jokowi di MRT
Presiden Jokowi di MRT

Presiden Jokowi berharap agar pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan moda transportasi massal lainnya terintegrasi dengan moda transportasi Jabodetabek atau dengan kota-kota penyangganya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Untuk mewujudkan integrasi tersebut, awal tahun ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek, dengan mengundang di antaranya Gubernur DKI, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

“Pembangunannya memang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan yang mengintegrasikan sistem transit transportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi,” ungkap Jokowi di akun Instagramnya.

Pagi ini (9/1), Jokowi memamerkan foto dirinya di Instagram. Dia sedang berdiri di dekat pintu sebuah gerbong MRT Jakarta yang sedang dalam tahap uji coba operasional.

Dalam hitungan Bappenas, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya telah menimbulkan kerugian materi sampai senilai Rp 65 triliun setiap tahun.

Ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Sudah saatnya, demikian Jokowi, kemacetan lalu-lintas di Jabodetabek ini diatasi melalui penyediaan transportasi massal yang terintegrasi.

Target pertama adalah agar tidak ada tumpang-tindih kewenangan. Dalam soal pengelolaan jalan raya, misalnya, terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sebagai gambaran, jalan di Jabodetabek ini ada yang jadi kewenangan Kementerian PU, Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat. Pengelolaannya belum terpadu sehingga urusan pemeliharaan jalannya sering banyak yang saling menunggu.

Presiden berharap, saat MRT dan LRT sudah beroperasi, kereta bandara sudah siap, dan TransJakarta ada, masyarakat didorong untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Dan transaksi di semua moda transportasi tersebutotomatis menggunakan nontunai sehingga semakin memudahkan masyarakat.

“Mobil-mobil yang selama ini ada di jalanan bisa berkurang secara besar-besaran. Agar Rp 65 triliun yang hilang setiap tahun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota saja,” pungkas presiden.

Tinggalkan Balasan