Sebagai salah satu star-up ternama di Indonesia, Bukalapak terus melakukan langkah maju demi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan prima seperti pembayaran pajak, pengurusan KTP, hingga pengurusan paspor. Bukalapak, diketahui ingin menjadi mitra pemerintah dengan melakukan revolusi e-Government.

“Kami ingin melakukan revolusi e-Government. Kami ingin mengajak pemerintah daerah untuk membuka layanan di Bukalapak,” ungkap Achmad Zaky, co-founder dan CEO Bukalapak beberapa waktu lalu saat Bukalapak merayakan HUT ke-9 Bukalapak.

Zaky mengatakan, pihkanya mengingintkan aplikasi Bukalapak menjadi kanal bagi sejumlah layanan pemerintah. Dengan gebrakan tersebut, pemerintah akan dimudahkan oleh aplikasi Bukalapak dalam pengurusan berbagai keperluan masyarakat.

“Untuk waktunya, tentu tergantung keinginan pemerintah daerah, yang pasti kita membuka dan mengajak pemerintah daerah,” kata lulusan Institut Teknologi Bandung itu.

Hingga saat ini, Bukalapak telah menghadirkan layanan aplikasi kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat, untuk pembayaran pajak kendaraan. “(Karenanya) kerja sama dengan instansi atau pemerintah pasti banyak tahun ini. Kami memang memiliki tim khusus untuk itu,” kata Zaky.

Tak saja dengan pemerintah Jawa Barat, Bukalapak juga telah bekerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya kerjasama itu, Bukalapak berhasil menghadirkan program pembiayaan ultra mukro (UMi), dengan memberikan pinjam kepada pemilik warung maksimal 10 juta rupiah.

Tinggalkan Balasan