Implementasi transaksi cashless alias nontunai perlu diperluas untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Pati Haryanto mengungkapkan implementasi transaksi nontunai Pemkab Pati di tahun 2020 ini memasuki tahun ketiga. Penerapan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan.

“Persoalan keuangan di daerah-daerah lain karena biasanya masih dikelola secara tunai,” kata Haryanto dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

Kabupaten Pati termasuk kabupaten pertama di Jawa Tengah yang menerapkan transaksi nontunai. Sementara itu untuk pemerintah kota, daerah yang telah menerapkannya di antaranya Salatiga dan Semarang.

Haryanto mengungkapkan keuntungan transaksi nontunai selain fleksibel juga lebih transparan, pasalnya semua transaksi bisa dilihat dan bisa ditelusuri kemana uang mengalir.

Di samping itu, skema transaksi nontunai juga memiliki peran besar dalam optimalisasi penerimaan daerah.

“Dulu banyak kebocoran, namun semenjak transaksi nontunai, retribusi seperti di pasar bisa masuk ke kas daerah secara maksimal,” imbuhnya.

Pemkab Pati juga berniat mulai Februari 2020 pembayaran gaji bisa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening masing-masing ASN.

Tinggalkan Balasan