Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) kembali membuat ekosistem pembayaran nontunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Hal tersebut dilakukan melalui sebuah Proyek Percepatan Keuangan Inklusif dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Timur, Bank Dunia dan Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Selain Desa Pegagan Kidul di Kabupaten Cirebon, Desa Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur telah memiliki 37 toko, termasuk di antaranya penginapan dan rumah makan, yang melayani pembayaran dengan aplikasi uang elektronik pada ponsel.

“Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih aman dan lebih murah,” ujar Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya.

Berdasarkan hasil survei nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018 yang diinisiasi Satgas Survei DNKI, Indonesia dipadati pengguna baru layanan seluler setiap tahunnya, terlebih dari kelompok umur 15-34 tahun. Hampir separuh dari populasi penduduk dewasa 45,7% pada tahun 2018 mempunyai setidaknya satu ponsel cerdas.

“Pemahaman masyarakat terhadap uang elektronik berbasis layanan seluler meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2016 seiring peningkatan penetrasi ponsel pintar,” kata Gede.

Gede menambahkan bahwa saat ini jumlah pengguna uang elektronik berbasis seluler meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2016.

Tinggalkan Balasan