PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mendukung rencana pemerintah menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan akan menjadi salah satu penyedia layanan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Executive Vice President Credit Card BRI Wibawa Prasetyawan mengatakan kartu kredit akan membuat belanja pemerintah lebih akuntabel. Pasalnya, seluruh transaksi akan tercatat secara resmi.

“Saat ini, anggaran dalam bentuk tunai kurang efisien karena banyak persediaan yang idle [menganggur],” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha menuturkan rencana pemerintah untuk menggunakan kartu kredit terkait belanja operasional kementerian dan lembaga akan ikut mendorong peningkatan jumlah transaksi. Namun, dia belum memproyeksi pertumbuhan terkait rencana tersebut.

“Ini pelaksanaannya masih dalam taraf permulaan,” ujar Steve.

Sementara itu, BRI menargetkan nilai transaksi kartu kredit tumbuh hingga 50 persen menjadi Rp10 triliun-Rp11 triliun pada akhir 2019. Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan akhir tahun lalu, yang sebesar 25 persen.

Selain menggenjot nilai transaksi, perusahaan juga hendak meningkatkan pangsa pasar bisnis kartu kredit. Perusahaan mengincar jumlah kartu beredar naik 45 persen menjadi 2,5 juta keping kartu.

Adapun per kuartal I/2019, volume transaksi tumbuh 33 persen secara year-on-year (yoy). Perusahaan mencatat ada dua segmen yang menjadi kontributor utama.

Sebanyak 24 persen transaksi berasal dari penggunaan belanja daring atau online, sedangkan 15 persen di antaranya terkait liburan. Transaksi belanja daring mencatat kenaikan 345 persen yoy per Mei 2019.

Tinggalkan Balasan