Bank Indonesia akan menggelar Digifest Sumatra 2020 pada 25-26 Februari 2020 di Medan untuk memperkenalkan inovasi dan mengajak masyarakat gunakan transaksi cashless di bidang produk/jasa ekonomi digital yang telah hadir di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara Wiwiek Sisto Widayat menyampaikan gelaran Digifest sebagai upaya mendorong sistem pembayaran nontunai, mensosialisasikan kewajiban penggunaan QRIS untuk seluruh pembayaran melalui kanal QR code. Di samping itu, juga mengenalkan inovasi teknologi dan layanan digital yang telah ada di Sumatra.

Kegiatan Digifest mencakup coaching clinic QRIS dan talkshow dengan narasumber dari Bank Indonesia, praktisi ekonomi digital, dan perbankan. BI menargetkan peserta kegiatan berasal dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola layanan publik.

“Ketiga lingkup itu akan kami integrasikan untuk menggunakan QRIS dalam tiap transaksinya. Kami dorong ada percepatan implementasi sistem pembayaran nontunai terutama dalam penggunaan QRIS,” katanya.

Berdasarkan data Desember 2019, total uang elektronik (UE) yang beredar di Sumatra Utara sebanyak 2,12 juta UE. Dengan pangsa terbesar sebanyak 60% berada di Kota Medan, disusul Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Adapun, mayoritas UE yang beredar merupakan 76% server-based dan 51% UE registered.

Baca Juga: https://www.nontunai.com/bank-indonesia-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-signifikan/

Dari sisi volume transaksi UE, pada Desember 2019 terjadi penurunan sebesar 17,5% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tren penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena kecenderungan masyarakat yang memilih menggunakan uang tunai dan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) untuk memenuhi kebutuhan libur Natal dan Tahun Baru.

Dikutip dari laman resminya pada Rabu (12/2/2020) ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen menerapkan transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Agustinus Zega menyampaikan implementasi transaksi nontunai akan mulai diterapkan pada 2020 untuk transaksi keuangan di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli. Ini bertujuan untuk transaparansi dalam pengelolaan APBD.

“Harapan kami bersama dengan penggunaan aplikasi cash management system (CMS) ini, maka pengelolaan APBD Kota Gunungsitoli akan lebih baik, terutama dalam sisi penatausahaan dan pelaporan keuangan,” katanya.

Tinggalkan Balasan