Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernomor: 13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital pada sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk pemberian manfaat kepada masuarakat sebesar-besarnya. Selain itu, peraturan ini juga demi memberikan ketentuan pengawasan dan pengaturan industri financial teknologi yang terus berkembang pesat, seiring pula pesatnya pertumbuhan industri 4.0 di Indonesia.

“Peraturan ini dikeluarkan OJK mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang  tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” sebut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Inovasi keuangan digital, kata dia, mau tidak mau harus diarahkan agar mampu melahirkan inovasi-inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, dan mengendepankan perlingdungan terhadap konsumen disamping memiliki risiko pengelolaan yang baik.

“Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya,” kata dia.

Adapun Pokok-pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital (IKD) antara lain:

Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) baik perusahaan Starup ataupun Lembaga Jasa Keungan (LKJ) harus melakukan 3 proses sebelum mengajukan perizinan. Ada pun ketiga proses tersebut yakni:

  1. Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan Startup/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox. Sedangkan untuk LJK, permohonan Sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).
  2. Proses Regulatory Sandbox berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
  3. Pendaftaran/perizinan kepada OJK.

Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech

Selanjutnya, OJK selaku yang bertanggung jawab akan memberikan kewajiban kepada para penyelenggara untuk mengikuti proses selanjutnya, yakni Regulatoru Sandbox, atau uji coba yang akan menetapkan tiga status terhadap fintech yang didaftarkan, yakni:

  1. Direkomendasikan.
  2. Perbaikan.
  3. Tidak direkomendasikan.

Bagi penyelenggara IKD yang sudah melalui Regulatory Sandbox dan sudah mendapatkan rekomendasi, selanjutnya dapat mengajukan pendaftaran kepada OJK. Terkait pelaksanaan dan pemantauan dan pengawasan, IKD juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri, dan menyusun laporan self assessment. Sedikitnya dalam laporan tersebut memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Selain itu, IKD dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK, namun boleh mencantumkan nomot tanda tercatat/atau sudah terdaftar.

Pembentukan Ekosistem Fintech

Lembaga jasa Keuangan, yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan IKD yang belum tercatat di OJK, atau otoritas lain demi memelihara ekosistem keuangan.

Membangun Budaya Inovasi

OJK menginisiasi pembentukan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center) dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku IKD serta wadah Inovasi dan Pengembangan IKD.

Inklusi dan Literasi

Penyelenggara IKD wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat.

Bisnis dan Perlindungan Data

Penyelenggara IKD wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi sebagai bentuk penerapan edukasi dan perlindungan konsumen beserta usahanya.

Manajemen Risiko yang Efektif

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, menginventarisasi risiko utama, menyusun laporan risk self assessment secara bulanan, dan memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang dilakukan oleh OJK.

Kolaborasi

Dengan dibentuknya Fintech Center maka dapat membantu berjalannya proses Regulatory Sandbox sebagai langkah inkubasi model bisnis yang inklusif dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta meningkatkan sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain.

Perlindungan Konsumen

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Transparansi

Penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Penyelenggara IKD juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (Anti Money Laundering) and Counter- Financing of Terrorism).

Sebelumnya OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai fintech peer to peer lending melalui POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

***

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar

Telp. 021.29600000  Email: batunanggar@ojk.go.id

Tinggalkan Balasan