Tahun depan, Indonesia dipastikan akan memiliki Undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (UU PTUK). Undang-undang ini akan membatasi transaksi tunai di tanah air, dan mendorong masyarakat menggunakan alat pembayaran nontunai.

Saat ini, RUU PTUK masih dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Bambang Soesatyo berkomitmen mengesahkan RUU tersebut di tahun 2019, sebelum masa jabatan legislator periode sekarang berakhir.

“Kami memastikan RUU PTUK masuk prolegnas 2018, akan kita dahulukan dan prioritaskan. Sekarang tinggal menunggu surpres, kalau itu masuk kita akan tegas sebelum periode kami berakhir bisa segera diselesaikan,” ujar Bambang, seperti dikutip Media Indonesia saat diseminasi RUU PTUK, beberapa waktu lalu.

Salah satu poin yang masih diperdebatkan adalah batasan minimum transaksi yang dibolehkan menggunakan uang kartal atau uang tunai.

Wacana yang beredar, transaksi tunai yang diperbolehkan maksimal Rp 100 juta. Lebih dari itu wajib menggunakan nontunai seperti transfer uang. Tujuan dari pembatasan transaksi tunai ini untuk mencegah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

 

Leave a Reply