Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2018 ke 10 juta penerima. Rencana ini sejalan dengan berlakunya Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Nontunai.

Kemenko PMK sudah menyusun mekanisme kerja tim pengendali, membentuk tim pelaksana, pentahapan BPNT (10 juta KPM), jenis bantuan pangan serta buku pedoman pelaksanaan program BPNT.

Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan, pemerintah juga sedang mengupayakan agar penggunaan beragam kartu penyaluran bansos dapat diintegrasikan dalam satu kartu dan disalurkan secara nontunai untuk semua bentuk bantuan.

Termasuk, penyaluran Rastra diganti dengan menggunakan kartu yang akan diberikan langsung kepada keluarga penerima sasaran. Kartu tersebut dapat digunakan untuk menebus beras dan telur di e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota Himbara sesuai harga yang berlaku.

Selain itu, rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat yang selama ini didapat dari penyaluran Rastra, tetapi juga protein, seperti telur.

Pemerintah juga mentargetkan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tercover oleh BPNT tahun 2018 nanti. Adapun pemberiannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari, Februari, Juli dan Agustus 2018.

Selain tahapan jangkauan 10 juta KPM, hal penting yang juga harus dipersiapkan, menurut Menko PMK adalah jangkauan ketersediaan dan kesiapan E-Warong.

Dijelaskannya, dibutuhkan 75.500 E-Warong hingga Agustus 2018 (Dengan Rasio 1:250). “Perlu dipastikan bahwa satu kelurahan memiliki dua E-Warong,” ujarnya.

Menko PMK juga menegaskan bahwa pemerintah membentuk Tim Pelaksana yang akan bertugas mengawasi dan mengawal program Bansos Non Tunai agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Pihaknya juga telah meminta BI dan OJK untuk mendukung BPNT melalui anggota Bank Himbara untuk menyalurkan bantuan.

Leave a Reply