Salah satu tujuan yang hendak dicapai Bank Indonesia (BI) lewat gerakan nontunai adalah terciptanya sistem pembayaran yang lebih hemat. Bayangkan, setiap tahun BI harus menghancurkan hingga tujuh milyar Rupiah uang tunai pecahan kecil.

Hingga saat ini, Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang dirintis sejak Agustus 2014 diperkirakan bisa menghemat biaya cetak uang sebesar 10 sampai 20 persen. Hal tersebut diungkapkan Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi BI perwakilan Cirebon, Yukon Afrinaldo kepada pers di Subang, Rabu (18/10) kemarin.

“Ya, itu angka perkiraan. Penghematan yang didapat seperti itu dari total biaya cetak dan distribusi uang per tahun sebesar Rp 16 triliun,” kata Yukon seperti dikutip Republika.

Bank Indonesia BI Hancurkan Hingga 7 Milyar Uang Tunai Rupiah-www.nontunai.com
Ilustrasi (dok.bprdbl)

Salah satu sumber penghematan berasal dari berkurangnya uang tunai atau uang kartal yang rusak. Yukon menjelaskan, akibat pemakaian tunai di hampir semua transaksi ritel, uang kartal pecahan kecil paling cepat rusak.

“Per tahun rata-rata uang yang harus dihancurkan sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar, ” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Keuangan Susi Dewi mengungkapkan pertumbuhan uang kartal tiap tahunnya masih cukup tinggi.

“Pertumbuhan uang kartal masih 18 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, jika tidak ada GNNT mungkin bisa lebih dari itu,” kata Dewi.

GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai  di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai (less cash society) di tanah air, dari Sabang sampai Merauke.

Gerakan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.

Bank Sentral menargetkan gerakan ini menjangkau sedikitnya 25 persen penduduk Indonesia pada tahun 2024 nanti, atau 10 tahun sejak tahun pencanangannya.

Dalam rangka mempercepat gerakan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia membentuk Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan yang dipimpin langsung oleh Direktur Departemen Kebijakan Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here