Penggunaan kartu kredit untuk belanja negara di kementerian/lembaga sudah diputuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu. Tapi penerapannya secara menyeluruh baru akan dilakukan setelah tahap uji coba selesai dan dianggap berhasil.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, tahapan penggunaan kartu kredit untuk belanja di kementerian dan lembaga tidak dilakukan seketika, tapi ada tahapan yang harus dijalani.

Sejak September 2017, Kemenkeu sudah melakukan pilot project penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lima kementerian dan lembaga, yaitu Sekretariat Negara, KPK, PPATK dan dua lembaga di bawah Kemenkeu. Kelima lembaga ini sudah menggunakan kartu kredit sampai sekarang.

Lalu mulai dari peluncuran program di bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, uji coba dilakukan di 500 satuan kerja (satker) dari total 26 ribu satker yang ada di Indonesia.

Untuk mengontrol penggunaannya, saldo kartu kredit pemerintah ini dibatasi pagunya di kisaran Rp 50 juta sampai Rp 200 juta dan diserahkan kartunya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Teknis uji coba tersebut mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Ketika ditanya apakah penerapannya secara menyeluruh di semua satker akan dilakukan tahun ini, Nufransa tidak menjawab gamblang.

“Tergantung hasil uji cobanya,” ungkap pria yang akrab dipanggil Frans ini kepada NONTUNAI.com.

Artinya, penggunaan kartu kredit untuk belanja negara di pemerintah pusat belum tentu dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kurangi Tunai

Kepada media pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tujuan penggunaan kartu kredit oleh pemerintah untuk meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

Selain itu, transaksi nontunai lebih aman dari potensi potensi kejahatan dan penipuan yang kerap terjadi di transaksi tunai. Penggunaan kartu kredit juga dapat mengurangi cost of fund atau biaya uang menganggur (idle cash).

Leave a Reply