Program Kementerian Keuangan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja negara di 26 ribu satuan kerja (satker) sempat menimbulkan kontroversi. Agar masyarakat lebih paham, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan teknis penggunaan dan aturan mainnya.

1Pemegang Kartu

Menurut Frans, tidak semua orang bisa memegang Kartu Kredit Pemerintah ini. Pada prinsipnya hanya ada dua kelompok pegawai yang akan menggunakannya, yaitu:

  1. Pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut Pejabat Pengadaan).
  2. Pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket atau hotel.

“Tidak sembarangan, pemegang kartu kredit harus ditetapkan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang,” jelas Frans.

Setelah dipilih, mereka yang mendapat tugas memegang kartu kredit wajib menandatangani surat pernyataan untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak menyalahgunakan kartu kredit. Apabila terjadi penyalahgunaan, si pemegang bersedia untuk dituntut ganti rugi.

Pertanggungjawaban penggunaan kartu kredit dilakukan dengan mengumpulkan bukti transaksi, membebankan ke jenis pengeluaran dan mencocokkannya dengan rincian tagihan.

2Biaya Kartu

Untuk mencegah timbulnya biaya bunga ataupun denda, kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo, tentu saja setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Penggunaan kartu kredit ini, lanjut Frans, juga bebas biaya transaksi. Bahkan biaya iuran tahunan pun dibebaskan. “Saat ini ada 4 bank BUMN yang menjadi penerbit Kartu Kredit Pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN,” tambahnya.

3Pagu Kredit

Kartu kredit Pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran yang nilainya di bawah Rp 50 juta per transaksi. Selain batasan tersebut, pembayaran hanya untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan perjalanan dinas.

“Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar. Tidak seperti itu,” kata Frans.

4Manfaat Kartu Kredit Pemerintah

Dengan kartu kredit, belanja operasional menjadi lebih efisien lantaran pemerintah dapat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian. Kegiatan pemerintahan pun dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Petugas juga tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan operasionalnya yang memancing aksi kejahatan dan berpotensi terhadap penyalahgunaan uang serta terjadinya tindak pidana korupsi seperti mark-up dan suap.

Leave a Reply