Bitcoin (pixabay.com)

Mata uang virtual atau virtual currency semakin menggeliat. Meskipun saat ini nilai per Dollar AS nya sempat anjlok, tapi masih banyak orang yang ingin memilikinya dan yakin satu saat nanti kaan menjadi mata uang yang diterima oleh otoritas keuangan di tiap-tiap negara.

Masalahnya, peluang mata uang virtual menjadi “legal tender” atau alat pembayaran yang sah di dunia sangat kecil. Satu-satunya cara agar mata uang virtual ini diterima adalah dengan mendirikan apa yang disebut sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Bank Sentral Uang Digital.

Pj Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan mengungkapkan, sampai saat ini bank sentral semacam itu belum ada bentukannya di negara mana pun. Kehadiran bank sentral untuk mata uang digital, masih dalam tahap kajian dan prototipe.

“Beberapa negara seperti Swedia sedang melakukan kajian (CBDC). Lalu ada beberapa negara seperti Kanada dan Singapura yang sedang melakukan uji coba. Tapi masih dalam lingkup terbatas,” katanya kepada NONTUNAI.com.

Mata uang virtual seperti Bitcoin, Ethereum dan Ripple belum dianggap sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah. Sehingga di sisi aturan sistem pembayaran tanah air, kehadirannya masih terlarang, karena transaksi di Indonesia hanya menerima mata uang Rupiah.

 

Tinggalkan Balasan