Mulai Pertengahan 2017, Pemkot Yogyakarta akan Terapkan Nontunai

Pemkot butuh dukungan penuh pihak perbankan.

Kantor Walikota Yogyakarta akan terapkan nontunai mulai pertengahan tahun ini. (Foto: antaranews.com)

Mulai tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bertekad menerapkan transaksi non tunai di lingkungan instansinya. Hal ini akan diawali dengan pembayaran honorarium pegawai yang seluruhnya akan dilakukan secara nontunai mulai pertengahan tahun ini (atau Juli 2017).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono beberapa waktu lalu. “Tentunya ini butuh dukungan pihak perbankan,” ujarnya, seperti dikutip Republika.

Masuk tahun 2018, penerimaan tranksaksi nontunai akan diawali dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu penerimaan retribusi pasar tradisional secara nontunai.

Pemkot Yogyakarta menjadikan Pemerintah DKI Jakarta sebagai contoh penerapan nontunai. Sejumlah efisiensi yang dapat dilakukan Pemerintah DKI Jakarta karena menerapkan transaksi nontunai di antaranya biaya perawatan kendaraan dinas pada 2016 tercatat sebanyak Rp 55 miliar atau berkurang jauh dibanding 2014 sebesar Rp125 miliar.

Begitu pula dengan anggaran jamuan makanan dari Rp 570 miliar pada 2014 berkurang menjadi Rp 394 miliar pada 2016 dan anggaran bahan bakar minyak turun dari Rp 238 miliar pada 2014 menjadi Rp 187 miliar pada 2016.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, penerapan kebijakan ini akan mulai diberlakukan khususnya untuk transaksi pengeluaran lebih dari Rp 5 juta. “Selain lebih cepat juga dari sisi keamanan memiliki keunggulan tersendiri,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini