Kartu nontunai hanya boleh digesek di mesin EDC seperti ini.

Sampai saat ini, masih banyak konsumen yang mengeluhkan adanya biaya tambahan (surcharge) saat belanja menggunakan kartu kredit. Padahal, pengenaan biaya tambahan dalam transaksi nontunai itu sudah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) sejak sembilan tahun lalu atau sejak 2009.

Di Twitter, seorang konsumen bernama Wisnu Darjono mengaku selalu dikenakan biaya tambahan 3% di banyak transaksi dengan kartu kredit.

NONTUNAI.com juga masih mengalaminya, yaitu saat bertransaksi di toko resmi Dunlop yang berlokasi di Arteri Pondok Indah. Bahkan kasir toko itu meminta NONTUNAI.com untuk melaporkan masalah ini ke Bank Indonesia agar perusahaannya menghapus kebijakan surcharge 3% di tokonya.

“Laporkan saja mas. Banyak konsumen yang mengeluhkan. Kalau dilaporkan mungkin kebijakannya akan berubah,” kata si kasir, beberapa waktu lalu.

Mengapa hal itu masih terjadi? Jawabannya karena penggunaan mesin EDC untuk gesek kartu kredit tidaklah gratis.

Merchant atau pedagang yang menggunakan EDC di tokonya menanggung biaya merchant discount rate (MDR), yaitu tarif yang dipotong langsung untuk setiap transaksi menggunakan electronic data captured (EDC) milik bank.

Besaran MDR bervariasi antara 1-3 persen. Tapi ke depan, Bank Indonesia sedang mengupayakan agar tarif penggunaan EDC tidak lebih dari 1 persen.

Proses “Surcharge”

Misalnya, seorang konsumen membayar belanjaan sebesar Rp 500.000 menggunakan kartu kredit. Setiap kali gesek kartu kredit, merchant dikenakan biaya MDR sebesar 3% oleh pihak acquirer, sehingga dana yang masuk ke rekening bank si pedagang hanya Rp 485.000.

Itulah sebabnya, kasir membebankan biaya MDR ini ke konsumen dan menyebutnya sebagai surcharge atau biaya tambahan gesek kartu. Walhasil, sebelum menggesek kartu kredit, kasir akan bertanya dulu ke konsumen apakah bersedia dikenakan biaya tambahan sebesar 3%. Pada umumnya konsumen setuju karena tidak ada pilihan lain.

Begitu bilang iya, kasir akan memasukkan kartu kredit milik konsumen ke mesin EDC dan membebankan harga sebesar Rp 515.000 ke kartu tersebut, agar uang yang masuk ke rekening merchant utuh Rp 500.000.

Biaya penggunaan EDC sebesar Rp 15.000 akhirnya terpaksa ditanggung oleh pemegang kartu kredit. Praktek seperti ini masih terjadi di banyak toko.

Masalahnya, saat menandatangani kontrak kerjasama penggunaan EDC antara merchant dan acquirer, ada klausul kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak membebankan biaya MDR tadi ke konsumen, sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran tanah air.

Aturan dimaksud sudah diterbitkan BI sejak tahun 2009 lewat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu atau disingkat dengan PBI APMK.

Tapi harap dicatat, Bank Indonesia tidak membuat peraturan untuk pedagang melainkan untuk acquirer. Acquirer adalah lembaga yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang dapat memproses transaksi dengan kartu kredit. Acquirer juga bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

Pasal 8 Ayat 2 PBI APMK menyebutkan, “Acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan”. Tambahan biaya transaksi yang dibebankan kepada pembeli termasuk salah satu tindakan yang merugikan pemegang kartu.

Menanggapi keluhan yang terus berulang tersebut, Manager Komunikasi Eksternal Bank Indonesia Jeffri Dwi Putra menjelaskan bahwa masyarakat bisa melaporkan praktek terlarang tersebut ke Bank Indonesia lewat nomor telepon 131 yang dikelola oleh tim pusat komunikasi BICARA 131 (BI Call & Interaction).

“Silakan lapor lewat BICARA 131, kita punya database lengkap proses penyelesaian masalah yang dilaporkan oleh masyarakat,” kata Jeffri lewat pesan WhatsApp.

Tinggalkan Balasan