Mencermati Otoritas Transaksi di Dunia Digital

Ilustrasi Payment Gateway yang salah satunya melibatkan industri fintech tanah air.

Oleh: Triyono

Perkembangan dunia digital sudah sangat pesat dan meluas seperti dunia fisik. Keterhubungan antara satu komputer dan komputer lain, memungkinkan individu menjadi sebuah masyarakat pengguna komputer. Keterhubungan ini tidak hanya lokal, tetapi juga mendunia.

Data terbaru menunjukkan, jumlah pengguna internet seluruh dunia 3,9 miliar atau 51,7 persen dari total penduduk dunia, sedangkan jumlah pengguna internet Indonesia 132,7 juta atau 50,1 persen total penduduk.

Pengguna internet Indonesia menduduki peringkat ke-5 terbanyak dunia setelah Tiongkok (721,4 juta), India (462,1 juta), Amerika Serikat (286,9 juta), dan Brasil (139,1 juta). Masyarakat yang tergabung dalam jaringan internet ini dinamakan sebagai penduduk jaringan atau netizen (Hauben, 1995).

Kehidupan dunia digital sudah meluas mulai dari interaksi sosial antaranggota masyarakat hingga kehidupan moneter melalui mata uang digital berbentuk cryptocurrency. Besaran skala ekonomi penggunaan cryptocurrency ini dapat dilihat dari jumlah salah satu cryptocurrency terkenal yaitu Bitcoin. Jumlah Bitcoin yang telah diterbitkan sebanyak 16,6 juta dengan nilai kapitalisasi 75,9 miliar dollar AS.

Hari ini, orang bisa memiliki kehidupan sosial secara virtual, memiliki binatang peliharaan secara virtual, bahkan berolah ragapun bisa secara virtual. Saking dekatnya antara realitas dan virtual, muncul istilah virtual reality.

Ketiga dunia sudah terhubung satu sama lain. Tidak jarang salah satu kehidupan dunia mempengaruhi dunia lainnya. Hubungan antara dunia fisik dan digital juga sudah terjalin. Tidak jarang ada orang bersahabat atau bermusuhan hanya karena interaksi di dunia digital. Ada juga seseorang yang mendapat kekayaan dari bisnis dunia digital. Misalnya, menjual senjata virtual pada game digital yang dibayar dengan mata uang sebenarnya.

Tren yang berkembang saat ini pemanfaatan digital untuk mempermudah kegiatan fisik. Pemesanan alat transportasi, makanan ataupun jasa lainnya juga sangat dimungkinkan. Selain itu, juga transaksi perdagangan saham atau pemanfaatan jasa perbankan dipermudah.

Akhir-akhir ini berkembang pendapat, beberapa profesi akan hilang seiring kemajuan dunia digital. Belum lagi adanya perusahaan yang akan bangkrut akibat kehadiran bisnis berbasis digital. Orang boleh percaya atau tidak terhadap gejala ini. Namun dengan pertumbuhan pesat perusahaan berbasis digital, memang telah terjadi gangguan terhadap bisnis yang didukung perubahan perilaku konsumen itu sendiri.

Konsekuensi dari keterhubungan ini juga bisa berdampak buruk. Eksposur digital pada transaksi keuangan juga memiliki risiko tersendiri. Misalnya, bila tidak dilakukan enkripsi yang baik, transaksi bisa disadap dan dimanipulasi. Saat orang terhubung dengan internet, seketika itu juga terpapar cyber risk. Melihat risiko dalam keterhubungan ini, diperlukan mitigasi bahaya yang baik guna meminimalkan kemungkinan kerugian.

Dampak Buruk

Keterlibatan terlalu dini dengan dunia digital ini juga bisa berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Di Inggris ada program e-safety (Becta, 2008) yang melindungi anak-anak dari pengaruh negatif konten internet. Bila salah akses, anak-anak akan melihat perilaku antisosial seperti kekerasan ataupun kriminalitas.

Selain itu, konten yang berbau pornografi juga akan mempengaruhi perkembangan seksual anak. Sebagian ahli menyatakan bahwa usia yang paling baik ketika anak dikenalkan dengan dunia digital (smartphone) adalah 12 tahun. Sebelum usia tersebut, kita perbanyak anak memiliki pengalaman bermain dan bersosialisasi.

Syarat sebuah masyarakat yang baik harus memiliki aturan main. Maka dunia digital juga harus memiliki otoritas. Apabila tidak ada otoritasnya, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kehidupan digital yang anarkis dan merusak. Pembuatan virus yang merusak, ataupun piranti lunak yang terkait dengan pemerasan terhadap korban (ransom ware) juga ada. Sayangnya, tidak ada satupun otoritas digital yang dapat melakukan penegakan hukum digital.

Penegakan hukum dapat dilakukan apabila sudah terkait dengan dunia nyata. Penebaran informasi palsu oleh akun palsu, penyadapan data dan privasi, pemalsuan indentitas untuk kepentingan finansial, dan sebagainya, dapat dikenakan pasal pidana tertentu. Pemberlakuan UU ITE cukup memberikan efek yang positif terhadap peningkatan keteraturan dalam dunia digital.

Pada tahun 2010, Hillary Clinton mengemukakan gagasan adanya internet freedom, yang bisa juga diistilahkan sebagai e-democracy. Konsep yang diusung adalah bahwa semua indivisu harus dijamin haknya untuk dapat terhubung ke internet. Kemudian setelah terhubung dengan internet, maka dijamin pula hak untuk berbicara, mengemukakan pendapat dan berkumpul di dunia digital. Di dunia digital ini tidak dikenal status, semua orang memiliki hak yang sama. Sedangkan kewajiban terhadap individu ini belum secara jelas dikemukakan.

Otoritas yang ada terkait dengan internet lebih berhubungan dengan arsitektur infrastruktur internet, baik untuk level nasional (kementerian terkait) mƒfaupun internasional (Internet Architecture Board dan lainnya). Untuk kontennya sendiri, tidak ada otoritas.

Apabila kita mengamati media sosial seperti Facebook, jumlah pengguna aktif bulanannya sekarang sebanyak 2,01 miliar (sumber: fb.com). Jumlah tersebut sudah melebihi penduduk sebuah negara. Facebook memiliki demografi tersendiri dan sudah seperti sebuah negara digital yang otoritasnya dipegang oleh administrator Facebook. Contoh lainnya sekarang sudah ada negara digital seperti Nationstate.net, Ummagumma dan Bitnation.

Semua orang bisa menjadi warga negara Bitnation dengan memperoleh identitas maupun paspor. Bahkan penduduknya bisa menikah satu sama lain. Semua penduduk bebas bekerja dan menawarkan jasanya, karena Bitnation hanya memiliki ideology ekonomi pasar. Transaksi bisnis dan ekonomi berjalan dengan mata uang digital seperti Bitcoin.

Melihat perkembangan negara-negara digital ini, ke depan tidak tertutup kemungkinan adanya perserikatan negara digital yang memungkinkan adanya pengaturan yang lebih beretika dari pengguna dan masyarakat internet. Bagaimanapun juga perilaku masyarakat perlu diatur agar dapat dirasakan manfaatnya secara bersama.

Penulis adalah Advisor Group Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini