Akhir tahun 2016 lalu, Otoritas Jas Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di kalangan industri, istilah pinjam-meminjam berbasis teknologi ini dikenal dengan nama layanan Peer-to-Peer Lending atau Pinjaman Antar-Pengguna (P2P Lending atau PAP).

Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut adalah pesatnya pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) di Indonesia. Di tahun 2016 saja, meningkat hingga tiga kali lipat, dari sekitar 51 perusahaan fintech di triwulan pertama, melesat jadi 135 perusahaan.

Selain itu, aktifitas pinjam-meminjam antar-orang sudah jamak terjadi di kalangan masyarakat. Hanya saja, kegiatan tersebut tidak tercatat dalam lingkup jasa keuangan tapi hanya berlangsung di sektor informal karena hanya melibatkan dua orang yang bertransaksi, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman, yang biasanya sudah saling kenal dan percaya.

Download: POJK Nomor 77/POJK.01/2016

Nah perkembangan teknologi informasi memungkinkan dua individu untuk bertemu dalam rangka memberikan atau menerima pinjaman, meskipun keduanya belum saling kenal. Produk yang mempertemukan kedua pihak inilah yang disebut sebagai produk fintech P2P Lending atau PAP tadi.

Pertumbuhan yang begitu cepat ini perlu diantisipasi. Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan adanya regulasi dari OJK, layanan pinjaman antar-pengguna berbasis teknologi diharapkan dapat berjalan dengan proteksi yang optimal untuk kedua pihak yang bertransaksi, juga dapat menstimulasi pertumbuhan P2P Lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK Imansyah mengungkapkan, P2P Lending mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). Perusahaan fintech yang membuka layanan pinjaman antar-pengguna ini diharapkan dapat membuka akses dana pinjaman, baik dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“POJK ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta mendukung program Nawacita, Gerakan 1.000 start-up dan Paket Kebijakan Ekonomi 14 yang dicanangkan Pemerintah,” lanjut Imansyah.

Ketentuan Operasional P2P Lending

Secara sederhana, P2P Lending bekerja sebagai ‘mak comblang’ yang mempertemukan calon pemberi pinjaman atau pemilik dana dengan calon penerima dana. Si pemberi biasanya berasal dari kalangan investor, sementara si penerima adalah wirausahawan yang membutuhkan suntikan atau tambahan modal segar.

Kalau selama ini kedua pihak bertemu langsung secara informal atau menggunakan jasa perbankan lewat fasilitas deposito dan kredit usahanya, maka lewat P2P Lending keduanya bisa bertemu langsung. Dalam arti kata, layanan pinjaman antar pengguna berbasis teknologi ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk memilih penerima pinjaman yang dia inginkan.

Hal pertama yang diatur oleh OJK untuk penyedia layanan ini adalah soal batasan kepemilikan pihak asing yang besarannya maksimal 85 persen. Pihak asing juga bisa berpartisipasi sebagai pemberi pinjaman tapi tidak boleh menjadi penerima pinjaman.

Artinya, penerima pinjaman lewat P2P Lending harus warga negara dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia.

OJK juga mewajibkan penyelenggara P2P Lending untuk mendaftarkan diri ke otoritas sebelum mengajukan izin operasi dengan status badan hukum sebagai PT ataupun koperasi. Selama masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beraktivitas secara penuh dengan pendampingan dari otoritas. Setelah paling lama satu tahun terdaftar, penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari OJK.

Kepemilikan modal juga diatur. Selama statusnya masih terdaftar, penyelenggara harus memiliki modal minimal Rp 1 milyar. Tapi saat mau mengajukan izin, modalnya sudah harus mencapai minimal Rp 2 milyar.

Di sisi lain, untuk melindungi kepentingan konsumen, penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan dan menempatkan data center di dalam negeri. Tak hanya itu, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar guna melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here