Menjamurnya perusahaan teknologi keuangan atau biasa disebut fintech mendapatkan perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi produk-produk keuangan berbasis teknologi, khususnya layanan pinjam-meminjam uang secara virtual.

Financial technology atau fintech merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi maupun dalam mengakses produk-produk keuangan. Kehadiran fintech secara langsung meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Financial technology berkembang pesat, menawarkan beragam layanan keuangan, di antaranya: pembayaran, pembiayaan, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, remitansi atau transfer uang, dan riset keuangan.

Awal tahun lalu, otoritas mengeluarkan peraturan untuk fintech yang menyediakan layanan peminjaman antar-pengguna atau peer-to-peer lending (P2P Lending) lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. OJK menyebut layanan tersebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

POJK ini menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan. Penyelenggara fintech wajib mendaftarkan produknya ke OJK sebelum mengajukan permohonan izin operasional. Selama masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beraktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK.

Setelah itu, penyelenggara wajib mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari OJK paling lama satu tahun setelah terdaftar.

Di sisi lain, untuk melindungi kepentingan konsumen, penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan dan menempatkan data center di dalam negeri. Jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar guna melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

Bila Anda sedang berada dalam tahap awal pengembangan fintech P2P Lending, sebaiknya siapkan diri untuk mendaftarkan perusahaan Anda ke OJK. Caranya adalah dengan mempersiapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Form registrasi yang ditandatangani oleh Direktur.
  2. Akta Pendirian Perusahaan dan amandemen (bila ada) dengan anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang.
  3. Daftar nama pemegang saham dan pemilik yang diuntungkan.
  4. Curriculum Vitae (CV) Dewan Direktur, Komisioner, dan Pemegang Saham (memiliki setidaknya 20% saham).
  5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan.
  6. Surat Keterangan Domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang.
  7. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
  8. Bukti pemenuhan syarat permodalan.
  9. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan keajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Leave a Reply