Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan Layanan Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan, didampingi mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Sosial Idrus Marham bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat (19/1/2018) kemarin,  meresmikan Pusat Layanan Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) di kantor Pusat Kontak (Contact Center) Kementerian Sosial.

“Layanan ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat PKH, masyarakat, dan stakeholder terkait,” kata Menteri Idrus usai peluncuran PKH Contact Center, di Gedung Aneka Krida lantai 1, Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba 28 Jakarta Pusat. Turut hadir di acara tersebut mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Sistem pengaduan masyarakat untuk bantuan nontunai sebenarnya sudah diluncurkan Kemensos sejak 27 November 2017 sebagai bentuk kepedulian kementerian dalam menangani berbagai pengaduan masyarakat dalam hal penyaluran bantuan sosial.

“Pengaduan sekecil apapun harus ditanggapi, karena akan mempengaruhi akuntabilitas penyaluran bansos,” demikian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, akhir Desember 2017 lalu.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau keluhan bisa menghubungi Pusat Panggilan (Call Center) Kemensos di nomor telepon 1500299. Layanan ini dibuka setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 17.00 sore.

Selain lewat telepon, layanan ini juga menyediakan banyak saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya penerima bantuan nontuai.

Seperti layanan konsultasi di kantor pusat, SMS, WhatsApp, Line, Facebook (facebook.com/ Kemsos.PKH), Twitter dan Instagram(@kemsos_pkh), email  (pengaduan@pkh.kemsos.go.id), atau website di pkh.kemsos.go.id.

Sejak diluncurkan, layanan ini sudah menerima panggilan masuk sebanyak 581 pengaduan, dengan rincian bulan November sebanyak 97 pengaduan dan bulan Desember 484.

Menteri Idrus menjelaskan, Bansos PKH nontunai sudah disalurkan untuk 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kehadiran layanan pengaduan masyarakat dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi dan respon cepat agar bansos nontunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas.

Menteri Sosial Idrus Marham berinteraksi dengan salah seorang penerima bansos nontunai di Layanan Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan.

Ruang PKH Contact Center

PKH Contact Center terdiri atas tiga ruangan. Pertama, Ruang Contact Center yang berfungsi menampung keluhan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan PKH dan layanan perbankan dalam penyaluran bantuan sosial PKH baik melalui call center maupun media sosial.

Kedua, Ruang Case Conference untuk membahas penyelesaian keluhan dan aduan masyarakat yang melibatkan stakeholder PKH terkait.

Ketiga, Ruang Konsultasi digunakan untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat yang datang langsung ke PKH Contact Center menyampaikan keluhan dan aduannya. Mereka akan diterima oleh Pekerja Sosial yang bertugas memberikan konsultasi langsung maupun home visit jika diperlukan.

Kemensos juga menyediakan layanan telepon untuk pengaduan dari stakeholder (Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi terkait, SDM Pelaksana PKH) di 021-314 4321.

Untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan secara langsung, Kementerian Sosial menyiapkan Pekerja Sosial yang siap melayani dan memberikan solusi terkait masalah pelaksanaan PKH dan masalah psikososial lainnya.

Kolaborasi dengan Himbara

Tidak hanya itu, untuk merespon pengaduan yang terkait dengan pelayanan perbankan, PKH Contact Center juga terkoneksi dengan Call Center BNI 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, BTN 1500286.

Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara  (Himbara). Dengan begitu, PKH Contact Center terintegrasi dengan pusat kontak bank-bank milik pemerintah yang menjadi mitra kementerian dalam penyaluran bantuan pangan nontunai.

Pasalnya, dengan beralihnya mekanisme penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi nontunai lewat Kartu Keluarga Sejahtera, banyak penerima yang menemui kesulitan.

“Perlu terintegrasi (dengan Himbara) karena pengaduan masyarakat sangat beragam. Ada yang mempertanyakan tentang substansi bantuan, tidak jarang juga menanyakan mekanisme pencairan bantuan,” jelas Harry.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Himbara. Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman tersebut adalah penyaluran bantuan sosial PKH,  penanganan pengaduan baik individu, keluarga, kelompok, institusi terkait dengan PKH dan kegiatan lain terkait dengan PKH.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Direktur Kelembagaan Bank Mandiri Kartini Sally, Managing Director Consumer Banking BTN Budi Satria, Direktur Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto dan Direktur Hubungan Kelembagaan  dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati.

2 KOMENTAR

    • Pengaduan atau keluhan bisa menghubungi Pusat Panggilan (Call Center) Kemensos di nomor telepon 1500299. Layanan ini dibuka setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 17.00 sore.

Tinggalkan Balasan