Perkembangan mata uang virtual berbasis distributed ledger technology seperti Bitcoin semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hari ini (22/1/2018), mengingatkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki landasan formal.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, otoritas keuangan di banyak negara menaruh perhatian terhadap kehadiran mata uang seperti Bitcoin dan sejenisnya, dan mengingatkan besarnya potensi risiko virtual currency.

“Risikonya tidak hanya dihadapi oleh penggunanya tapi juga berdampak secara signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara,” ungkap Frans.

Mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Kemenkeu juga mengingatkan belum ada satu pun otoritas yang mengatur dan mengawasinya, sehingga mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang penipuan dan kejahatan lain yang merugikan masyarakat.

Berinvestasi di mata uang virtual tidak hanya berisiko tapi juga dapat menimbulkan pengggelembungan nilai (bubble) yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Keuangan senantiasa bekerja sama dengan otoritas keuangan lainnya untuk mencermati secara seksama perkembangan penggunaan semua jenis mata uang virtual, sambil mengambil langkah-langkah terukur yang diperlukan untuk memitigasi risiko peredaran dan penggunaannya dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kredibilitas serta stabilitas sistem keuangan.

Leave a Reply