Dalam rangka memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah pusat (kementerian dan lembaga), Kementerian Keuangan akan mengganti sistem belanja pemerintah di semua Kementerian/Lembaga dari tunai ke nontunai dengan menggunakan kartu kredit.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti hari iniĀ  menjelaskan, penggunaan kartu kredit hanya untuk pembayaran belanja di bawah Rp 50 juta per transaksi.

Itu pun sebatas belanja keperluan sehari-hari di kantor oleh pejabat pengadaan, dan untuk pembayaran kebutuhan perjalanan dinas oleh petugas terkait.

“Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar. Tidak seperti itu,” kata Frans dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/3/2018).

Kebijakan tersebut sudah diujicobakan sejak November 2017 lalu, melibatkan empat kementerian dan lembaga sebagai pilot project, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sekretariat Negara (Setneg), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Keempat kementerian/lembaga tersebut sudah menggunakan kartu kredit untuk setiap pembelanjaan dan pembelian yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Apabila hasil uji coba ini memuaskan, penggunaan kartu kredit untuk belanja rutin akan diterapkan di seluruh satuan kerja.

Saat ditanya kapan sistem belanja ini nontunai ini mulai diterapkan di semua kementerian dan lembaga, Nufransa tidak dapat memastikan waktunya.

“Tergantung hasil uji cobanya,” jawabnya singkat.

 

Leave a Reply