Hadapi Tantangan Keuangan Digital, OJK Siapkan 10 Kebijakan Utama

Otoritas Jasa Keuangan. (moneter.co.id)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis 10 Kebijakan Utama dalam rangka menghadapi banyak tantangan keuangan digital, mulai dari tumbuh pesatnya fintech dan rendahnya tingkat inklusi keuangan yang bisa diatasi dengan pendekatan teknologi.

Sepuluh Kebijakan Utama ini akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arah tujuan atau destination statement 2017-2022 yang telah dikeluarkan Dewan Komisioner OJK, seperti disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan 2018, Senin (9/10) kemarin.

Menurut Wimboh, arah tujuan OJK lima tahun berikutnya adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat dan berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Untuk mencapai destination statement ini, OJK telah merumuskan 4 inisiatif strategis, yaitu:

  1. Mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas yang independen dan kredibel, yang didukung kapasitas internal yang handal;
  2. Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, stabil, berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan;
  3. Mewujudkan SJK yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan; dan
  4. Mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif.

Dalam rapat kerja bertema “Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan” ini, Wimboh merinci beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi OJK, di antaranya:

  1. Masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah;
  2. Masih cukup rendahnya size dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional;
  3. Perkembangan perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi (lazim disebut financial technology atau fintech) yang memerlukan kebijakan tepat dari OJK;
  4. Tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit; dan
  5. Maraknya penawaran investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan tersebut, OJK telah menetapkan sepuluh arah kebijakan utama, yaitu:

  1. Mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi – IT Based Supervision. OJK akan mengimplementasikan IT based supervision dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik solo basis maupun terintegrasi.
  2. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan harus mampu mewujudkan konglomerasi keuangan yang tangguh, sehat, dan berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan.
  3. Mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang Best Fit dengan Kepentingan Nasional. Standar internasional prudensial yang best fit mengandung arti tidak setiap jurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Setiap jurisdiksi memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu OJK akan menerapkan standar internasional prudensial yang tentu disesuaikan dengan karakteristik SJK dan kepentingan nasional Indonesia.
  4. Reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang Kuat dan Berdaya Saing. Reformasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan exit policy di IKNB dan Konsolidasi jumlah pelaku di industri agar lebih berdaya saing.
  5. Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mewujudkan IJK yang Berdaya Saing. Efisiensi di Industri Jasa Keuangan untuk mendukung peningkatan daya saing dan upaya penurunan suku bunga kredit.
  6. Revitalisasi Pasar Modal dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang:
    • OJK akan mendorong pengembangan sisi demand, supply, intermediaries dan infrastruktur;
    • OJK akan mendorong berkembangnya instrumen pasar modal dan derivatif di regulated market, yang didukung dengan infrastruktur transaksi dan setelmen yang handal;
    • OJK akan mengembangkan pasar derivatif.
  7. Mengoptimalkan peran Financial Technology melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai:
    • Memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Fintech di Indonesia agar manfaat dari kehadiran fintech dapat diperoleh dengan risiko yang terkendali – no blank spot pengaturan dan pengawasan, dan no regulatory arbitrage;
    • Membentuk National Financial Technology Center.
  8. Mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuangan:
    • Mengefektifkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
    • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembiayaan kepada masyakat dan usaha mikro kecil di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
  9. Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
    • Edukasi keuangan kepada berbagai komunitas diberbagai daerah harus lebih terarah;
    • Mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk mencegah masyarakat terjerumus investasi illegal yang makin marak.
  10. Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan:
    • Konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitasnya;
    • Meningkatkan kontribusi Pembiayaan Syariah dalam membiayai Sektor Prioritas Pemerintah;
    • Meningkatkan tingkat pemahaman Masyarakat akan Produk Keuangan Syariah.

Untuk melaksanakan tugas besar itu, dan menjawab berbagai tantangan dan harapan dari masyarakat dan stakeholders, OJK membutuhkan organisasi OJK yang kuat dan solid

“Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan,” pungkas Wimboh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini