Pernah melihat logo Visa dan Mastercard di setiap kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? Rupanya, logo yang ada di setiap kartu ATM yang kita pakai selama ini adalah milik sebuah perusahaan pembayaran global asal Amerika Serikat, yang telah menikmati keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan masyarakat Indonesia dari kartu ATM berlogo tersebut selama puluhan tahun.

Visa dan Mastercard tak lain adalah jaringan kartu kredit raksasa yang memiliki lingkup bisnis hampir di semua negara di dunia. Setiap transaksi yang dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, ada biaya yang harus dibayarkan kepada perusahaan Visa dan Mastercard.

“Banknya Indonesia, uangnya milik orang Indonesia, tetapi harus bayar fee. Itu kenyataan hidup dan itu dipotong satu setengah persen,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, seperti dikutip Kompas.com beberapa waktu lalu.

Karena itu, Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, sebagai permulaan peta sistem pembayaran nasional di Indonesia.

Penerbitan logo GPN juga tanpa menghilangkan (interkoneksi) dan dapat beroperasi secara bersamaan meski berbeda perangkat (interoperabilitas). Artinya, pemilik kartu debit berlogo GPN dapat melakukan transaksi di ATM dan mesin EDC (electronic data capture), layaknya pemakaian kartu debit saat ini.

“Diluncurkannya GPN merupakan momentum penting dalam blue print sistem pembayaran di Indonesia. GPN jadi terobosan menghilangkan fragmentasi sistem melalui sistem yang interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara jasa sistem pembayaran,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat acara peluncuran bersama kartu berlogo GPN di BI, Mei lalu.

Saat ini, 98 bank yang ada di Indonesia telah secara konsisten mengeluarkan kartu GPN dari jumlah total 100 penyelenggara jasa pembayaran. Setelah resmi diimplementasikan, selanjutnya pihak terkait akan menempatkan infrastruktur sistem tersebut di daerah lain yang selama ini masih kesulitan mendapatkan pelayanan perbankan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, dengan diluncurkannya kartu GPN, maka dana nadabah yang selama ini dikelola oleh perusahaan asing, kini bisa dialihkan ke perusahaan nasional tanpa membatasi transaksi lintas negara.

“Namanya transaksi domestik penyelesaiannya di dalam negeri. Namun, GPN tidak mengatur atau membatasi proses transaksi cross-border,” kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/7).

Kebanggaan Nasional

Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa transaksi nontunai dari berbagai vendor bank dilakukan secara internasional baik itu kartu debit dan kredit. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini berbagai negara termasuk Indonesia masih memakai jasa sistem transaksi milik AS seperti Visa, Mastercard, JCB, UnionPay dan lain-lain.

Tapi, jangan khawatir. Pemerintah saat ini bersama BUMN telah memiliki jasa sistem transaksi sendiri yakni national payment gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi. Yang lebih membanggakan adalah, semua transaksi menggunakan GPN langsung terintegrasi dengan jasa dalam negeri.

Dengan diluncurkan GPN ke tengah masyarakat maka semua sistem telah terhubung. Contoh sederhananya adalah, misalnya Anda membeli tiket bioskop di mesin EDC yang mengharuskan Anda menggunakan kartu sama, maka jika dengan adanya GPN Anda tidak perlu khawatir sebab semua jenis mesin ECD bisa digesekkan dengan GPN.

Mudah, bukan?

Diketahui, selama ini transaksi gesek pembayaran di mesin EDC akan dikenakan 2 hingga 3 persen per transaksi. Namun, dengan diterbitkan GPN, tingkat efisiensi di merchant discount rate (MDR) menurun.

“Yang off us misalnya, sebelum implementasi GPN berkisar 2-3%. Setelah penerapan GPN turun drastis hanya 1%,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.

Tak heran pula, hingga saat ini semua jenis transaksi yang dikeluarkan bank dalam negeri masih memiliki logo visa dan mastercard. Namun, kedepan GPN muncul sebagai pengganti logo perusahaan AS tersebut.

GPN telah diluncurkan satu tahun yang lalu tepatnya pada 2017 dan mulai resmi diberlakukan pada 1 Januari 2018. Ketentuan pemberlakuan GPN diatur berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/PBI/2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PDAG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Tinggalkan Balasan