Warga menggunakan kartu Flazz di pintu tol Cikopo (republika.co.id)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendukung Gerakan Nasional Nontunai Bank Indonesia yang tahun ini digenjot lewat penggunaan transaksi nontunai di semua pintu jalan tol.

Namun demikian, BPKN mengingatkan agar Bank Indonesia selaku pemegang otoritas sistem pembayaran agar lebih pro aktif mengantisipasi perkembangan dinamika transaksi elektronik (ecommerce) yang terus meluas saat ini dan ke masa depan, bagi keadilan dan perlindungan konsumen.

Menurut Ketua BPKN Ardiansyah, perubahan cepat yang terjadi dalam pola transaksi masyarakat harus dapat diimbangi oleh regulasi perbankan. Dan regulasi yang bersifat tidak adil bagi konsumen, pragmatis, berorientasi jangka pendek atau hanya berpihak pada dunia usaha pasti cepat tertinggal (obsolete).

“Jika ini terjadi, maka bukan hanya jasa perbankan nasional ditinggalkan oleh konsumen, namun lebih dari itu kedaulatan jasa keuangan nasional terancam,” kata Ardiansyah.

Untuk itu, dalam catatan akhir tahun 2017, BPKN mengingatkan beberapa hal terkait penerapan transaksi nontunai, khususnya penggunaan uang elektronik oleh konsumen jalan tol:

  1. Kebijakan uang elektronik perlu mempunyai daya jangkau terapan jauh ke depan, dan tidak cepat obsolete.
  2. Kebijakan uang elektronik (emoney) perlu mengarah kepada efisiensi dan kepraktisan sebagai alat transaksi masyarakat, termasuk integrasinya dengan kartu-kartu lain yang berfungsi sejenis.
  3. Terkait dengan pengaturan isi ulang uang elektronik (top-up emoney), diharapkan konsumen tetap memiliki alternatif akses isi ulang dengan atau tanpa biaya sebagai berikut:
    • Bebas biaya bila isi ulang dilakukan pada Bank, Lembaga Penerbit, dan/atau afiliasinya.
    • Pembebanan biaya dapat dikenakan seringan mungkin agar tidak membebani masyarakat apabila dilakukan melalui pedagang (merchant) atau bukan melalui, Bank, Lembaga Penerbit, dan/atau afiliasinya.
  4. Pada setiap transaksi di wilayah NKRI, konsumen terjamin tetap memiliki akses pembayaran tunai, sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang masih berlaku.
  5. Semua bentuk pengaturan mengedepankan kepentingan dan keadilan bagi konsumen, termasuk pengaturan aplikasi uang elektronik pada transaksi jasa jalan tol.

 

Tinggalkan Balasan