Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi Jelang Penerapan 100% Nontunai di Tol

BI dan Pemerintah tetapkan akhir Oktober 2017 sebagai tenggat pemberlakuan nontunai di semua jalan tol di Indonesia. (Bank Indonesia)

Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran nontunai pintu tol di seluruh Indonesia.

Akhir minggu lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bank Indonesia bersama seluruh Kementerian/Lembaga terkait menggelar Rapat Koordinasi Elektronifikasi Jalan Tol, di Jakarta.

“Beberapa ruas jalan tol sudah memberlakukan elektronifikasi sebelum 31 Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat tersebut.

Rapat dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna serta pejabat terkait.

Penerapan elektronifikasi jalan tol 100% pada bulan Oktober 2017 dilaksanakan sesuai amanat Presiden RI dan telah dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Peraturan menteri tersebut mewajibkan pada akhir September sudah ada 60 persen gerbang tol yang menerapkan transaksi elektronik.

Selain target implementasi sistem pembayaran elektronifikasi jalan tol, target berikutnya adalah menyediakan layanan nontunai untuk seluruh ruas tol baru yang akan dioperasikan.

Selanjutnya, akan dilakukan pula integrasi antara seluruh ruas tol serta transaksi nontunai di jalan tol menggunakan teknologi berbasis nirsentuh (transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol) yang rencananya akan diimplementasikan di akhir 2018.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini