BI dan Kementerian ESDM Sepakati Penyaluran Elpiji 3 KG Pakai Nontunai

Dengan Nontunai, Tidak Ada Lagi Kebocoran dalam Penyaluran Subsidi

BI dan Kementerian ESDM Sepakati Penyaluran Elpiji 3 KG Pakai Nontunai
Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menandatangai kesepakatan penggunaan nontunai dalam penyaluran subsidi energi untuk masyarakat miskin. (Bank Indonesia)

Untuk memperluas penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerjasama dalam penyaluran subsidi energi dengan alat pembayaran non tunai, hari ini (13/4) di Jakarta.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan, kerja sama yang dilakukan kedua pihak mencakup peningkatan keuangan inklusif, salah satunya dalam penyaluran Elpiji 3 kilogram secara nontunai untuk masyarakat pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Subsidinya akan dimasukkan ke dalam kartu (KKS), sehingga distribusi Elpiji 3 kilogram akan sangat tepat sasaran,” kata Jonan.

Kartu yang sama sebelumnya juga sudah digunakan untuk penyaluran bantuan pangan. Selain penyaluran Elpiji 3 kg, ke depan penyaluran subsidi listrik juga akan menggunakan KKS.

Siapa saja yang layak mendapatkan KKS? Kartu ini diberikan kepada warga atau keluarga miskin yang tercantum dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) termutakhir.

Sebelum kesepakatan diteken, pihaknya sudah melakukan ujicoba distribusi tertutup di Tarakan. Jonan mengklaim ujicoba tersebut cukup berhasil, tapi belum tentu mudah untuk diterapkan secara luas di 500 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Teken Kesepakatan

Komitmen kerjasama antara BI dan Kementerian ESDM tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) Kerjasama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan Kementerian ESDM yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Kementerian ESDM Ignasius Jonan.

Nota Kesepahaman ini merupakan perluasan dari NK yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 2015 tentang Kerjasama Pertukaran, Perolehan, dan Penyusunan Data dan atau Informasi.

“Di tengah semakin meningkatnya tantangan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi perekonomian, sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah, dengan Kementerian ESDM sebagai pengelola salah satu sektor yang paling strategis dalam perekonomian nasional kami pandang penting guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kedua institusi,” ungkap Agus Marowardojo saat menyampaikan kata sambutan.

Perluasan kerjasama antara BI dan Kementerian ESDM antara lain mencakup peningkatan keuangan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Dukungan Bank Indonesia

Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, Bank Indonesia akan memberikan fasilitas koordinasi, regulasi, monitoring dan pengawasan, dengan model bisnis yang sebelumnya telah digunakan pula pada bantuan sosial nontunai lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mekanisme penyaluran bantuan akan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu: pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di outlet bank penyalur yang telah ditentukan (seperti agen bank dan ATM).

Sementara itu, untuk mendukung kesiapan operasional penyaluran subsidi energi, BI bersama OJK akan mendorong 4 Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) untuk mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi KKS.

Kartu ini juga disiapkan sebagai kartu kombo, karena nantinya akan mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu.

Selain akses keuangan dan skema penyaluran bantuan, disepakati pula penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup Kementerian ESDM, demi mewujudkan Less Cash Society.

Kerjasama juga disepakati dalam penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, sesuai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2015.

Koordinasi yang harmonis antara kedua lembaga ini, demikian rilis BI, diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja kedua lembaga dan mendukung pencapaian tugas, termasuk terjaganya stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang berkesinambungan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini