BI dan Kemenhub Sepakat Integrasikan Pembayaran Nontunai Bidang Transportasi

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Integrasi Pembayaran Nontunai antara Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. (Bank Indonesia)

Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran nontunai di bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar.

Dengan integrasi tersebut, nantinya masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit di moda-moda transportasi yang ada di tanah air.

Untuk menunjukkan komitmen kedua belah pihak, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KB) antara Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, beberapa waktu lalu (06/9).

Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Agus Martowardojo berharap integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai.

“Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi,” demikian Agus.

Untuk mencapai integrasi Pembayaran Nontunai tersebut, ada 3 hal yang perlu dilaksanakan.

  1. Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket.
  2. Kedua, standardisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
  3. Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai praktek best practices.

Integrasi Pembayaran Nontunai Sejak 2013

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Integrasi Pembayaran Nontunai antara Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. (Bank Indonesia)

Inisiatif penggunaan alat transaksi nontunai pada moda transportasi di Jakarta telah dirintis sejak tahun 2013 oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), menggunakan uang elektronik dari empat bank pada moda kereta api listrik (commuter line).

Selanjutnya, Bus Transjakarta sejak 14 Februari 2015 telah seluruhnya menerima pembayaran uang elektronik dari enam bank. Pada kedua moda tersebut, uang elektronik sekaligus berfungsi sebagai tiket transportasi (e-ticket).

Salah satu tantangan yang dihadapi regulator dalam mewujudkan integrasi pembayaran Nontunai transportasi Jabodetabek adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda.

Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada di bawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD.

Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol yang saat ini tengah dirancang oleh Kementerian PUPR.

Kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. (Bank Indonesia)

Untuk mendorong pelaksanaan integrasi oleh seluruh pihak terkait, pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Juga kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.

Kesepakatan ini akan mengikat operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.

Dengan sinergi seluruh pihak, integrasi pembayaran transportasi diharapkan dapat segera terwujud, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman dan efisien. Hal ini semakin menegaskan kebutuhan Nontunai di jaman sekarang ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan beri komentar!
Masukkan nama Anda di sini