Pemerintah meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) nontunai tahun 2018 dari enam juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peningkatan ini diproyeksikan akan menambah empat juta nasabah baru bagi bank mitra program tersebut.

Menteri Sosial Idrus Marham pun optimis program sosial nontunai tahun ini dapat mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen pada tahun 2019, sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah ditetapkan melalui Perpres 82 Tahun 2016.

“Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi,” kata Mensos Idrus Marham melalui siaran pers, Kamis (15/2).

Dengan menyalurkan bantuan secara nontunai, lanjut Idrus, masyarakat penerima bantuan otomatis memiliki rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan. Dengan begitu, mereka bisa belajar menabung dan mengakses Kredit UKM.

Ini juga menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan literasi keuangan, khususnya kegiatan tabungan untuk kepentingan mereka di masa depan.

Idrus mengklaim skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sebab semua akan terkoneksi sehingga pergerakan perekonomian KPM mudah dipantau melalui perbankan.

“Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi,” lanjut Idrus.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai. Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan instrumen nontunai berbentuk kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai rekening tabungan dan kartu ATM.

Progres Penyaluran BPNT

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.

“KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Nah disini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus menerus,” jelas Harry.

Tahun ini akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 1,2 juta kelompok penerima manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Untuk penerima Rastra secara bertahap sampai dengan 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT.

Dia menambahkan, secara nasional bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp 4,75 triliun bagi 9,5 juta KPM tersebar di 34 Provinsi dan 514 kab/kota. Adapun sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Kep. Maluku.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun ini Kementerian Sosial menggelontorkan bansos PKH senilai Rp 589,7 miliar bagi 311.997 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa mendapatkan Rp 48,3 miliar untuk 25.578 KPM.Untuk Bansos Pangan Rastra, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Rp 393,4 miliar untuk 405.860 KPM.

BPNT merupakan transformasi dari bansos pangan Rastra di mana jumlah penerima untuk Provinsi Sulsel sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai 197.03 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan BPNT dengan nilai Rp 21,5 miliar.

Leave a Reply