Bitcoin, mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini hanya tersedia di dunia digital. (pixabay.com)

Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang virtual (virtual currency) termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga peredarannya diharamkan atau dilarang di Indonesia.

Penegasan ini berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang yang sah hanya uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap transaksi di tanah air wajib menggunakan mata uang Rupiah baik untuk pembayaran, ataup kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilikan mata uang virtual sangat berisiko dan sarat spekulasi lantaran tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab, tidak ada administrator resmi, dan tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga mata uang tersebut.

Selain itu, nilai perdagangannya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

“Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency,” tandas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam siaran pers yang dibuat Sabtu (13/1/2018) kemarin.

Sebagai pemegang tunggal otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual bitcoin dan semua turunannya.

Penyelenggara jasa dimaksud meliputi prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, gerbang pembayaran (payment gateway), penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana dan penyelenggara teknologi finansial (financial technology) di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Selain Bank.

Larangan tersebut sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tinggalkan Balasan