Bank Indonesia beberapa waktu lalu memulai inisiasi “Gerbang Pembayaran Nasional” (GPN) atau “National Payment Gateway”. Pembangunan GPN ini bertujuan mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal melalui interkoneksi switching.

Interkoneksi dan interoperabilitas dalam GPN akan menjadi katalis untuk mengakselerasi transaksi nontunai di Indonesia.

Implementasi GPN (NPG) terdiri atas fungsi standar, switching, dan layanan yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Fungsi tersebut akan dijalankan oleh penyelenggara GPN atau payment gateway yang bersinergi dengan pihak yang terhubung dengan GPN, sehingga dapat tercapai interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem pembayaran nasional.

Download: PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/10/PADG/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)

Gerbang Pembayaran Nasional dibuat untuk menata dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada, menyusun struktur dan fungsi kelembagaan agar tercipta suatu mekanisme sistem pembayaran nasional yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.

Sebagai payung hukum pembangunan GPN, Bank Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017.

Berikut ringkasan dari peraturan GPN yang diterbitkan BI dua hari lalu:

  1. Pengaturan terkait hubungan antara penyelenggara GPN (NPG) dengan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).
  2. Ketentuan untuk Lembaga Standar:
    • Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka penetapan Lembaga Standar.
    • Detil dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penetapan Lembaga Standar.
    • Tata cara dan tahapan dalam rangka penetapan Standar yang akan dikelola Lembaga Standar.
  3. Ketentuan untuk Lembaga Switching:
    • Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka persetujuan Lembaga Switching.
    • Detil dokumen yang dibutuhkan dalam rangka persetujuan Lembaga Switching.
    • Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Switching.
    • Pengaturan mengenai pelaksanaan kerja sama Lembaga Switching dan penyelenggara Switching di luar GPN (NPG).
  4. Ketentuan untuk Lembaga Services:
    • Tata cara dan tahapan pemrosesan dalam rangka penetapan Lembaga Services.
    • Detil dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penetapan Lembaga Services.
    • Tata cara dan tahapan dalam rangka penetapan Standar yang akan dikelola Lembaga Services.
    • Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga Services.
  5. Pengaturan mengenai kewajiban pihak yang terhubung baik berupa Bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB).
  6. Pengaturan penggunaan branding nasional.
  7. Pengaturan penerapan kebijakan skema harga.
  8. Penyampaian laporan oleh Penyelenggara GPN (NPG): Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services.
  9. Mekanisme pengawasan dan tata cara pengenaan sanksi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda di sini