Bank Indonesia sedang gencar membangun Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau national payment gateway. Payment gateway adalah sebuah keniscayaan di saat semua transaksi dan sistem pembayaran mengarah ke digital. Bank Indonesia baru saja merilis peraturan terkait GPN yang mengatur semua hal terkait sistem pembayaran digital atau nontunai.

GPN sendiri merupakan sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. Switching adalah switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel.

Download: PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/10/PADG/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)

Masing-masing proses dalam GPN tersebut akan dipegang oleh lembaga terpisah yang saling terintegrasi satu sama lain. Ketiga lembaga tersebut adalah:

  1. Lembaga Standar: lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN.
  2. Lembaga Switching: lembaga yang menyelenggarakan Switching dalam GPN.
  3. Lembaga Services: lembaga yang mengelola fungsi Services dalam GPN.

Pada saat bersamaan, BI juga merilis tanya-jawab yang sering mengemuka di kalangan pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway.

Berikut rincian tanya-jawab seputar peraturan GPN:

  1. Bagaimana hubungan antara penyelenggara GPN (NPG) dengan pihak
    yang terhubung dengan GPN (NPG)?
    Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana diatur dalam PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) terdiri dari Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services. Penyelenggara GPN (NPG) tersebut saling bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya dalam suatu mekanisme (arrangement) untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas. Mekanisme (arrangement) antar-Penyelenggara GPN diterapkan dan diselaraskan oleh pihak yang terhubung dengan GPN.
  2. Bagaimana tata cara permohonan penetapan/persetujuan penyelenggara GPN?
    Bank Indonesia melakukan penelitian administratif, analisis kelayakan, dan dalam hal diperlukan pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan. Analisis kelayakan pihak yang mengajukan permohonan berupa analisis dokumen terhadap pemenuhan kriteria/persyaratan disesuaikan sebagai berikut:

    • Lembaga Standar mengacu pada aspek rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, kesiapan operasional, dan kecukupan manajemen risiko.
    • Lembaga Switching mengacu pada aspek rekam jejak, keamanan dan keandalan sistem, kapasitas dan kapabilitas, kesiapan operasional, dan kecukupan manajemen risiko.
    • Lembaga Services mengacu pada aspek legalitas dan profil perusahaan, rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas, kesiapan operasional, dan kecukupan manajemen risiko.
  3. Mengapa Standar dimiliki oleh Bank Indonesia? Bagaimana tata cara penetapan Standar tersebut?
    Kepemilikan Standar yang telah disusun dan dikembangkan oleh Lembaga Standar berada pada Bank Indonesia untuk melindungi kepentingan publik. Standar yang telah disusun dan dikembangkan oleh Lembaga Standar diserahkan melalui berita acara serah terima kepada Bank Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia akan menetapkan Standar tersebut sebagai Standar GPN. Setelah ditetapkan, Bank Indonesia akan menyerahkan Standar GPN untuk dikelola oleh Lembaga Standar melalui berita
    acara serah terima pengelolaan.
  4. Bagaimana mekanisme kerja sama antara Lembaga Switching dan penyelenggara Switching di luar GPN (NPG)?
    Kerja sama antara Lembaga Switching dengan penyelenggara Switching di luar GPN (NPG) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi penyelenggara Switching di luar GPN.
  5. Apakah setiap instrumen dari pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib terhubung dengan Lembaga Switching?
    Kewajiban pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) dikecualikan untuk instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui Lembaga Switching seperti uang elektronik berbentuk kartu chip dan instrumen lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
  6. Apakah ada ketentuan lain bagi pihak yang terhubung dengan GPN selain menjadi anggota pada minimal 2 (dua) Lembaga Switching?
    Selain menjadi anggota pada minimal 2 (dua) Lembaga Switching, pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa Penerbit harus meningkatkan penerbitan instrumen pembayaran yang diproses melalui GPN (NPG). Sedangkan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa Acquirer harus meningkatkan akseptasi transaksi pembayaran melalui GPN (NPG). Selain itu, Acquirer tersebut juga harus memastikan bahwa seluruh merchant mematuhi ketentuan mengenai GPN (NPG) yang ditetapkan oleh BI.
  7. Kapan penyesuaian pencantuman logo nasional mulai dilakukan?
    Pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet oleh Penerbit dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2018.
  8. Apakah penyesuaian yang harus dilakukan pihak yang menyediakan kanal pembayaran?
    Pihak yang menyediakan kanal pembayaran wajib menyediakan terminal yang dapat menerima dan memproses instrumen yang memiliki logo nasional.
  9. Apa prinsip-prinsip yang dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan skema harga?
    Dalam menetapkan harga, Bank Indonesia memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna baik dari sisi keterjangkauan harga dan kemudahan penggunaan, sekaligus tumbuhnya ketersediaan layanan berkualitas yang disediakan industri. Berkenaan dengan itu, penetapan skema harga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

    • mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi;
    • didasarkan pada aspek cost of recovery ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan; dan
    • penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.
  10. Apa saja kebijakan skema harga yang digunakan di GPN (NPG)?
    Secara umum kebijakan skema harga yang digunakan oleh penyelenggara GPN (NPG), penyelenggara Switching yang bekerja sama dengan Lembaga Switching, dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa:

    • sharing infrastructure;
    • terminal usage fee (TUF); atau
    • merchant discount rate (MDR).
      Penggunaan skema harga dimaksud dapat ditetapkan berbeda untuk setiap
      jenis instrumen.
  11. Kapan kebijakan skema harga isi ulang uang elektronik berbentuk kartu chip mulai diterapkan?
    Pengenaan biaya top up on us uang elektronik chip based diberlakukan setelah Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai uang elektronik yang mengatur pengenaan biaya top up on us.
    Pengenaan biaya top up off us uang elektronik chip based tersebut di atas mulai diberlakukan 1 (satu) bulan setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diberlakukan.
  12. Apa kewajiban penerbit kepada pemegang uang elektronik terkait kebijakan skema harga, khususnya isi ulang uang elektronik berbentuk kartu chip?
    Informasi mengenai besaran biaya yang dapat dikenakan harus diinformasikan secara transparan kepada pemegang uang elektronik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda di sini